Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Timur Foto : Angga/mr

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung menyebut bahwa pemerintah sebaiknya melakukan moratorium terhadap pemanfaatan energi fosil agar energi baru terbarukan (EBT) dapat dimaksimalkan potensinya secara massif. Ia mengakui saat ini harga produksi hingga harga jualnya memang terlampau mahal, namun apabila dikelola secara masif maka akan menurunkan harga produksi sehingga harga jual otomatis juga mengikuti.

“Seharusnya energi fosil ini dilakukan moratorium. Alasannya adalah untuk memberikan ruang kepada energi terbarukan yang saat ini sedang dalam tahap pengembangan. Harganya memang saat ini masih sangat tinggi, namun apabila dikelola secara terus menerus maka kita akan dapat beralih. Ini penting saya kira,” tutur Tamsil ketika ditemui Parlementaria seusai melakukan rapat dengan mitra di Kantor Gubernur Jawa Timur, Selasa (19/12/2018).

Apalagi saat ini Indonesia memiliki salah satu potensi cadangan energi terbesar yang dibutuhkan dunia yaitu panas bumi. Selain itu ada juga pembangkit listrik tenaga surya yang saat ini sudah diterapkan di beberapa daerah. Menurutnya pemerintah dan masyarakat harus mulai menyadari pentingnya EBT karena dapat memberikan penghematan yang signifikan bagi negara.

“Ada beberapa daerah yang sudah menerapkan ketika mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah seperti pembangkit listrik tenaga surya pada akhirnya dapat memberikan penghematan yang signifikan dalam pengeluaran APBD,” imbuh politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Tamsil berharap apabila hal ini dapat ditangani dengan baik, maka akan ada penghematan yang cukup signifikan, sehingga pengeluaran negara yang awalnya untuk subsidi energi bisa dialihkan kepada program lainnya. “Saya cukup mengapresiasi pengelolaan energi di Jawa Timur ini yang memang sudah mulai mengarah ke sana. Saya pikir ini bisa menurunkan pengeluaran negara secara drastis, maka bisa dialihkan kepada program pemberdayaan masyarakat,” pungkas politisi dapil Sulawesi Selatan II ini. (eps/mp)